Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan

Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan

Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan:

  • Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
  • Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
  • Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer




Perkembangan demokrasi pada periode ini telah meletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.
Hasil gambar untuk Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

‘masa demokrasi terpimpin’ Orde Lama

Gambar
Posts Tagged ‘masa demokrasi terpimpin’ Orde Lama Posted in  indonesia , tagged  masa demokrasi liberal ,  masa demokrasi terpimpin ,  masa pasca kemerdekaan ,  orde baru dan reformasi ,  orde lama ,  persamaan orde lama ,  sistem pemerintahaan orde lama  on Maret 13, 2010|  Leave a Comment » A.  Pengertian Orde Lama Orde Lama  adalah sebutan bagi masa pemerintahan  Presiden   Soekarno  di  Indonesia . Orde Lama berlangsung dari tahun  1945  hingga  1968 . Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian  sistem ekonomi liberal  dan  sistem ekonomi komando . Di saat menggunakan sistem  ekonomi  liberal, Indonesia menggunakan  sistem pemerintahan parlementer . Presiaden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan  sistem  ekonomi komando. Orde lama (Demokrasi Terpimpin), terdiri dari beberapa kejadian penting.. ...
Baca selengkapnya

Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru

Gambar
Perkembangan Demokrasi  dalam Pemerintahan Orde Baru Pemerintahan Orde Baru  ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru ini menerapkan Demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab: Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada Rekrutmen politik yang tertutup Pemilu yang jauh dari semangat demokratis Pengakuan HAM yang terbatas Tumbuhnya KKN yang merajalela Sebab jatuhnya Orde Baru: Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi ) Terjadinya krisis politik TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan o...
Baca selengkapnya

Perkembangan Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Gambar
Perkembangan Demokrasi  Parlementer (1950-1959) Periode  pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959  menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepad pihak pemerintah  yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Pada tahun 1950-1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, dimana   presiden  sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal dise...
Baca selengkapnya