DEMOKRASI TERPIMPIN

PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN PEMERINTAH PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN Dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno dimaksudkan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945. Tetapi pada pelaksanaannya, pemerintah khususnya Presiden Soekarno banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri, di antaranya sebagai berikut : a. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri 1. Mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, komunis) 2. Penetapan MPRS tentang jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup 3. Pembubaran DPR hasil pemilu 1, tahun 1955 b. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri 1. Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara progresif revolusioner) 2. Melaksanakan politik Mercu S...

SISTEM POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1. Pembentukan kabinet kerja Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka Kabinet Djuanda dibubarkan diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam Kabinet itu presiden bertindak sebagai sebagai perdana menteri dan Ir, juanda menjadi menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut “Tri Program Kabinet Kerja” meliputi masala-masalah sandang pangan, keamanan dalam negeri dan pengembalian Irian Barat. 2. Pembentukan MPRS Selanjutnya presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan karya. MPRS ini diketuai oleh Chaerul Shaleh dengan tugas menetapkan GBHN. 3. Pembentukan DPR-GR Pada mulanya DPR hasil pemilu 1955 mengikuti kebijakan Presiden Soekarno. Akan tetapi mereka menoilak APBN tahun 1960 yang diajukanm oleh pemerintah. Kemudian DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan...

Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan: Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer Perkembangan  demokrasi  pada periode ini telah meletakkan hal-hal mendasar. Pe...

Perkembangan Demokrasi  Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang) Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari  Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie  pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Ne...

Perkembangan Demokrasi  dalam Pemerintahan Orde Baru Pemerintahan Orde Baru  ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru ini menerapkan Demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab: Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada Rekrutmen politik yang tertutup Pemilu yang jauh dari semangat demokratis Pengakuan HAM yang terbatas Tumbuhnya KKN yang merajalela Sebab jatuhnya Orde Baru: Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi ) Terjadinya krisis politik TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan o...

Perkembangan Demokrasi  Parlementer (1950-1959) Periode  pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959  menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepad pihak pemerintah  yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Pada tahun 1950-1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, dimana   presiden  sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal dise...